Nawasenanews.com-Taput || Parlin Tambunan Kordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa (P3S) Bawaslu Tapanuli Utara, menegaskan KPPS agar tegak lurus pada aturan PKPU no 17 tahun 2024 perihal pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pilkada serentak 27 Nopember.
” Simulasi saat ini merupakan gambaran nantinya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada serentak tanggal 27 Nopember,” kata Parlin Tambunan, Minggu (17/11/2024).
Parlin wanti-wanti jika KPPS bekerja setengah hati dan tidak fokus kemungkinan potensi PSU (pemungutan suara ulang) dan PSL (pemungutan suara lanjutan) bakalan terjadi.
” Kita tidak ingin kejadian PSU di Huta tinggi Parmonangan saat Pileg kemarin terjadi hanya karena kertas suara tidak ditandatangani KPPS, dalam PKPU kertas suara yang sah itu harus ditandatangani ,” ucap Parlin.
Kemudian PSL (pemungutan suara lanjutan) yang di Desa Pertengahan Parmonangan karena kurangnya logistik surat suara DPD.
” Itulah potensi-potensi yang harus kita hindarkan karena bisa memicu konflik antar pendukung. Saya minta komisioner Komisioner Bawaslu menekankan hal itu kepada penyelenggaranya secara berjenjang,” tambahnya.
Parlin mengatakan jangan nantinya ketika ada kejadian saat pencoblosan sehingga dipaksakan harus PSU.
” Pemungutan suara ulang sudah ada aturan tegasnya dan ada syaratnya. Saya minta tempat pemungutan dan penghitungan suara harus steril serta tidak boleh ada satupun yang menghalang proses pemungutan d suara karena bisa berpotensi keranah pidana pemilu,” ungkapnya.
Parlin pun meminta logistik untuk Pilkada jangan ada kekurangan dan berharap proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar.
” Kami berharap Pilkada berjalan baik, damai dan tentram serta jauh dari potensi-potensi kecurangan sehingga terpilih pemimpin yang bermartabat,” harapnya.
( Aman Siregar )
