Nawasenanews.com, Humbahas – Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan P. Nababan, SH, MH, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera Utara, di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara Senin, 12 Januari 2026. Turut mendampingi, Sekda Chiristison R. Marbun, Kalak BPBD Bernard Simamora, Kadis Kesehatan P2KB Alexander Gultom, Kadis PKP Anggiat Simanullang, Kadis PUTR Reinward Marpaung, Kadis Kominfo Adrianus Mahulae, dan mewakili OPD Bappelitbangda.
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh Gubernur Sumatera Utara, Bupati, dan Wali kota se-Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan bahwa bencana telah berdampak pada berbagi sektor meliputi infrastuktur jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, rumah warga dan fasilitas lainnya. Guna percepatan proses pemulihan di wilayah terdampak bencana, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 430 miliar untuk penanganan pemulihan pascabencana banjir dan longsor.
Alokasi terbesar berada pada bidang infrastruktur, meliputi perbaikan jalan, jembatan, tanggul, normalisasi sungai, sumber daya air, serta rehabilitasi rumah, dengan total sekitar Rp275 miliar. Selanjutnya, bidang komunikasi dan informatika sebesar Rp1,68 miliar, pendidikan Rp36,8 miliar, kesehatan Rp6,9 miliar, serta bantuan keuangan kepada pemerintah daerah sebesar Rp110 miliar.Kemudian Pemprovsu akan merencanakan pergeseran anggaran untuk percepatan pemulihan pascabencana, tutup Gubernur.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan rakor ini bertujuan untuk menyelaraskan data, kebijakan dan langkah konkret antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kepala BNPB menegaskan pentingnya kesiapan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), validasi data kerusakan serta kerugian yang diakibatkan bencana banjir dan longsor.
Dalam rakor ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Bencana Sumatera menyampaikan terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan daerah terdampak bencana telah kembali normal. Indikator pada dokumen R3P sebagai pedoman, kunci, strategis dalam pelaksanaan pemulihan pascabencana.
Menteri Dalam Negeri juga mengingatkan agar pemerintah daerah memastikan koordinasi yang solid antara BPBD, OPD terkait, TNI/Polri, serta pemerintah desa dalam setiap tahapan penanggulangan bencana menuju pemulihan, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan terukur. Hasil pemetaan di Sumatera Utara sudah membaik secara umum, hal ini tergambar dari indikator pemulihan yang sudah mulai membaik.
Rakor ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dan diskusi antara Menteri Dalam Negeri dengan para kepala daerah, guna menampung masukan, kendala di lapangan serta memperkuat koordinasi dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Turut hadir Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus, dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya. (S/R)
