Nawasenanews.com-Humbahas || Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan P. Nababan, SH. MH, didampingi Sekda Chiristison Marbun, Kesbangpol Ferry J. Sitorus, S.Sos, M.AP menerima Audiensi dari Pengurus Asosiasi Kontraktor Garda Pembangunan Nasional (Gapeknas) Kabupaten Humbang Hasundutan di ruang kerja Kantor Bupati Perkantoran Bukit Inspirasi – Doloksanggul, Senin 17 Maret 2025.
Gapeknas menyampaikan ucapan selamat kepada Dr.Oloan P. Nababan, SH,MH dan Junita Rebeka Marbun, SH, MAP. sebagai bupati dan wakil bupati periode tahun 2025- 2030.
Pada kesempatan ini Ketua DPD Edward B. Nainggolan, ST memperkenalkan Kepengurusan Gapeknas. Dewan Penasehat, Drs. Binsar Purba dan Hoblin Simanullang, SH, Ketua Edward B. Nainggolan, ST, Wakil Ketua 1: Janton Samosir, ST, Wakil Ketua 2 Reynold Ramses Batubara, ST, Sekretaris: Johni Situmorang, ST, Wakil Sekretaris 1 Effriani Simamora, SE, Bendahara Limson Surya G. Simamora, ST.
Untuk departemen antara lain Organisasi dan Hukum Posma Otto M. Manalu, SH,MH, Departemen (Dep) Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Sony Priston Sibarani, ST, Dep. Arsitektur dan Sipil Halomoan Nainggolan, ST, Dep. Mekanikal dan Elektrikal: Nova H. Sitorus, ST, Dep. Pertambangan Umum Thamrin Purba, ST, Dep. Pertanian dan Kehutanan Monang Siburian, S.Ars dan Dep. Humas Jhonson Simanullang.
Gapeknas Humbang Hasundutan siap mendukung program kerja bupati dan wakil bupati termasuk Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah kiranya dapat bersinergi dengan asosiasi -asosiasi seperti jasa konstruksi lokal untuk pembangunan infrastruktur daerah sebagai pelaku utama.
Dalam pertemuan ini, Bupati Humbang Hasundutan Dr. Ololan Paniaran Nababan, SH, MH menyampaikan sangat mendukung usulan dan masukan dari Gapeknas Humbang Hasundutan.
Disampaikan juga terkait dengan pelaksanaan kegiatan konstruksi, dengan masih adanya kontraktor yang tidak bertanggung jawab dimana tidak menyelesaikan pekerjaan dengan baik bahkan ada yang kabur setelah memenangkan tender, diharapkan tidak terulang kembali.
Gapeknas juga sebagai mitra pemerintah dapat berperan optimal memberikan pemikiran – pemikiran yang konstruktif dan mengembangkan kemampuan pelaku jasa konstruksi sehingga dapat bersaing serta sebagai masyarakat berperan juga dalam pengawasan kegiatan konstruksi. (S/R)
