Nawasenanews.com,Taput – Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran ( JTP ) Hutabarat, S. Si., M. Si didampingi Ketua TP PKK Ny. Neny Angelina JTP Hutabarat secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pahae Julu di Gereja HKBP Lumban Garaga, Pahae Julu, Senin (23/2/2026).
Turut hadir anggota DPRD Tapanuli Utara Dapil IV, yakni Jufri Sitompul, Jimmy Tambunan, dan Erwin Simamora, unsur Forkopimcam, para kepala desa, kepala sekolah, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara harus dilaksanakan secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan dengan berlandaskan regulasi yang jelas. Ia menekankan pentingnya perubahan pola pikir aparatur sipil negara (ASN) dari budaya menunggu menjadi budaya inovatif dan proaktif.
“Tidak ada pembangunan yang instan. Semua harus melalui perencanaan yang matang, selaras antara ide, regulasi, dan dukungan anggaran. Kita harus berpikir lima hingga dua puluh lima tahun ke depan, bukan hanya satu tahun,” tegas Bupati.
Bupati juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tengah menyusun Rencana Induk Pembangunan 25 Tahun sebagai arah kebijakan jangka panjang yang berkesinambungan, sehingga siapapun pemimpinnya, pembangunan tetap berjalan sesuai visi besar daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati memaparkan tiga fokus utama pembangunan daerah, yakni penguatan sentra pertanian, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan pengembangan sektor pariwisata. Ketiga sektor tersebut, menurutnya, tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi melalui kolaborasi lintas perangkat daerah.
”Sebagai contoh, pengembangan Kawasan Salib Kasih dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan berbagai dinas, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, penguatan UMKM, hilirisasi pertanian, hingga pelestarian nilai budaya dan pendidikan,” tambah Bupati.
Selain itu, Bupati juga menyoroti pentingnya efisiensi dan perampingan organisasi perangkat daerah guna mengoptimalkan pemanfaatan anggaran. Ia mengungkapkan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini sangat terbatas, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis agar anggaran yang tersedia benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kita harus berani melakukan penyesuaian dan efisiensi. Tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan agar anggaran yang terbatas dapat kita alokasikan secara tepat sasaran demi kepentingan 230 ribu lebih masyarakat Tapanuli Utara,” ujarnya.
( Aman Siregar/R )
