Nawasenanews.com,Taput – Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat, S.Si., M.Si., bersama Dandim 0210/TU Letkol Kav. Ronald Tampubolon, S.H., M.Han., serta sejumlah pimpinan perangkat daerah teknis menyambut kunjungan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., yang meninjau langsung Hunian Sementara (Huntara) dan menyerahkan bantuan kepada warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Utara, Jumat (6/2/2026).
Peninjauan dipusatkan di Dusun Sibalanga, Kecamatan Adian Koting, dan merupakan rangkaian kegiatan pascaperesmian Huntara secara serentak yang sebelumnya telah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Kepala BNPB.
Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB meninjau kondisi Huntara yang dibangun sebagai tempat tinggal sementara bagi warga terdampak, guna memastikan kelayakan bangunan, keamanan, serta ketersediaan fasilitas dasar. Pada kesempatan yang sama, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik dan kebutuhan dasar kepada masyarakat.
Bupati Tapanuli Utara melaporkan bahwa pendataan rumah terdampak bencana telah diverifikasi melalui mekanisme by name by address (BNBA). Dari total 486 unit rumah terdampak, sebanyak 258 unit mengalami rusak berat, 39 unit rusak sedang, dan 189 unit rusak ringan. Seluruh data tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat.
Untuk penanganan pascabencana, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah membangun 103 unit hunian tetap, 58 unit hunian tetap secara insitu (onsite), serta 40 unit hunian sementara. Sejak hari ini, tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di pengungsian.
“Pemerintah daerah terus berupaya memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Bantuan Dana Tunggu Hunian telah disalurkan kepada 112 rumah tangga dan akan terus diusulkan bagi keluarga lainnya,” ujar Bupati.
Kepala BNPB mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam penanganan darurat hingga pemulihan awal pascabencana. Ia menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
( Aman Siregar/R)
