Nawasenanews.com – Pematang Siantar | Panitia Khusus ( Pansus) DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang dipimpin Ketua Tim H Wagirin Arman SSos melakukan kunjungan kerja ( Kunker ) ke Pematang Siantar untuk perumusan, pembahasan, dan pembentukan peraturan daerah (perda) pengelolaan keuangan daerah
Kunker Pansus DPRD Sumut diterima Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA diwakili Asisten Administrasi Umum Drs Pardamean Silaen MSi, dan dihadiri pula oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Zainal Siahaan SE MM, Sekretaris DPRD Kota Pematang Siantar Eka Hendra, dan para pimpinan OPD terkait di Ruang Data Pemko Pematang Siantar, Senin (15/05/2023).
dr Susanti dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Pardamean Silaen menyambut baik kehadiran Pansus DPRD Provinsi Sumut beserta rombongan.
Disampaikannya, kedatangan Pansus DPRD ke Kota Pematang Siantar mengemban misi yang sangat penting sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Provinsi Sumut, sebagai lembaga legislatif daerah, khususnya dalam perumusan, pembahasan dan pembentukan perda.
“Atas nama masyarakat Kota Pematang Siantar, izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak/ibu anggota dewan yang telah memberi perhatian kepada kami untuk dapat ikut berperan serta memberi masukan terhadap rancangan peraturan daerah pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Pengelolaan keuangan daerah, lanjutnya, merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Dilanjutkannya, di era reformasi, pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan good governance dan clean government dengan melakukan tata kelola yang baik secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
“Oleh karena itu perlu ditetapkan pokok-pokok yang mengatur mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Harapannya, pengesahan rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara yang sedang dibahas ini diharapkan dapat mewujudkan terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang baik di wilayah Provinsi Sumatera Utara,” tukasnya.(Rel/ Ssg)
