Nawasenanews.com, Taput-Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ( Taput ) menegaskan komitmennya dalam mendukung integrasi dan validasi data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program prioritas nasional.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Lumbantoruan, ST., M.Eng saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan dan Informasi Kewilayahan dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah dan Pembangunan Nasional yang digelar di Hotel Santika Medan, Rabu, ( 12/11/2025 ).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkam) ini dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Mayjen Heri Wiranto, dan dihadiri oleh para Wakil Kepala Daerah, unsur Forkopimda, serta perwakilan dari berbagai instansi seperti Bappeda, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, BPS, dan lembaga terkait se-Sumatera Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Tapanuli Utara menyampaikan pandangan dan inisiatif daerah terkait pemanfaatan data kependudukan dalam pelaksanaan program bantuan sosial dan pembangunan daerah.
“Pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terhadap korelasi antara pemberian bantuan sosial (Bansos) dengan produktivitas masyarakat. Ada kecenderungan bahwa bantuan yang tidak terarah justru menurunkan semangat kerja sebagian penerima,” tegas Deni.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pemkab Tapanuli Utara telah melakukan langkah inovatif dalam memperkuat akurasi data penerima manfaat melalui inovasi “TAPASAHAT” (Tapanuli Utara Peduli Aduan Bansos dan Kesehatan Terpadu), yang memanfaatkan platform WhatsApp dan formulir Google sebagai kanal aduan masyarakat penerima bantuan PKH dan program sosial lainnya.
“Melalui TAPASAHAT, masyarakat dapat langsung menyampaikan keluhan atau laporan terkait penyaluran bantuan sosial. Ini bagian dari upaya kami untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tambahnya.
Mayjen Heri Wiranto dalam arahannya menekankan pentingnya strategi pengelolaan data kependudukan yang akurat di tengah tantangan efisiensi keuangan negara.
“Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dan Sumatera Utara juga termasuk provinsi dengan penduduk terbanyak keempat di Indonesia. Karena itu, dibutuhkan data yang valid agar program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa bonus demografi di Sumatera Utara—di mana generasi milenial mencapai 25,8 persen dan generasi Z sebesar 27,9 persen—harus dioptimalkan melalui kebijakan berbasis data yang terintegrasi.
( Aman Siregar )
