Nawasenanews.com, Taput - Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran ( JTP ) Hutabarat, S. Si., M. Si didampingi Wakil Bupati Dr. Deni Lumbantoruan, M. Eng menerima laporan resmi dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan David Sipahutar didampingi Kepala Bagian Hukum Setdakab Tapanuli Utara terkait penerimaan tiga penghargaan di bidang reformasi hukum dan layanan hukum daerah di Kantor Bupati Tapanuli Utara, Senin (23/02/2026).
Dalam laporannya, Kepala Bagian Hukum menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menerima tiga penghargaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara. Penghargaan tersebut telah diserahkan secara resmi pada 5 Februari 2026 dalam Rapat Koordinasi yang dilaksanakan di Medan dan diterima oleh Kepala Bagian Hukum Setdakab Tapanuli Utara, Marito Simanjuntak.
Adapun tiga penghargaan yang diterima meliputi: pertama, penghargaan atas dedikasi dan kepedulian Bupati sehingga terbentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di 252 desa dan kelurahan se-Kabupaten Tapanuli Utara; kedua, peringkat Terbaik IV dalam capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) di wilayah kerja Kanwil Kemenkum Sumatera Utara; dan ketiga, peringkat Terbaik V dalam implementasi e-report pelaporan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya para camat, kepala desa, dan lurah yang telah berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menghadirkan layanan hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Menurut Bupati, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah.
“Penghargaan ini dapat diraih berkat kerja sama dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya para camat, kepala desa, dan lurah yang konsisten mendorong tumbuhnya kesadaran hukum di Kabupaten Tapanuli Utara,” ujar Bupati.
Bupati berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat reformasi hukum, serta menjaga komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
( Aman Siregar/R )
