Nawasenanews.com – Simalungun | Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ramadhani Purba memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Perpres No 8 tahun 2022, dan Permenko No 10 tahun 2023 dengan pegawai Administrator yang berlangsung di Gedung Pusat Inovasi KEK Sei Mangkei, Kantor Administrator KEK Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, Sumut, Selasa (1/8/2023).
Dalam rapat itu, Bupati Simalungun meminta agar para pegawai KEK Sei Mangkei lebih aktif mengetahui perkembangan dan juga membantu dalam pembuatan dokumen bagi perusahaan agar para investor yang datang ke Simalungun itu merasa nyaman.
“Kita juga harus mengetahui perusahaan yang berada di KEK Sei Mangkei. Hal itu terkait dengan kewajibannya ke Kabupaten Simalungun apa sudah dipenuhi,” kata Bupati sembari bertanya tentang perusahaan yang melakukan pembangunan dikawasan itu terkait kewajiban ke Kabupaten Simalungun.
Dalam kesempatan itu Plt. Kepala Administrator KEK Sei Mangkei Ronald Banjarnahor menjelaskan terkait izin perusahaan yang melakukan pembangunan di KEK Sei Mangkei.
Menurut Ronald, perusahaan yang ada di kawasan ekonomi khusus tersebut sudah ada izinnya.
“Pihak perusahaan yang mengurus langsung ke pihak PT Kinra dan pihak merekalah yang menyerahkan ke kita (Pemkab Simalungun),” terang Ronald.
“Kalau kewajiban PT Shell Oil Indonesia itu dokumennya belum ada diserahkan ke kita,” jelas Ronald kepada Bupati Simalungun.
Mendengar penjelasan Plt. Kepala Administrator KEK Sei Mangkei itu, Bupati Simalungun langsung mengajak ke lokasi Pembangunan PT Shell Oil Indonesia yang masih dalam proses pembangunan untuk menanyakan terkait izin dan kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun.
Setiba di lokasi pembangunan PT Shell Oil Indonesia, Bupati Simalungun berdialog dengan Firman Parinduri salah seorang penanggung jawab dalam pembangunan PT Shell Oil Indonesia.
Firman menjelaskan bahwa pembangunan sudah mencapai 23% dan terkait pengurusan izin dan dokumen lainnya itu menurut Firman sudah langsung ke pihak PT Kinra.
“Dan semua pembayaran serta kewajiban itu sudah langsung berkomunikasi dengan pihak PT Kinra,”sebut Firman.
Kemudian, Firman menjelaskan air dan listrik yang digunakan perusahaan itu, semuanya langsung dari PT Kinra yang sudah menyediakan pipa air maupun listrik.
Dari penjelasan penanggungjawab pembangunan PT Shell Oli Indonesia itu, Bupati meminta agar dalam melaksanakan pembangunan harus memperhatikan lingkungan dan juga keselamatan.
“Kalau nanti PT Shell Oil Indonesia sudah beroperasi agar memprioritaskan masyarakat Simalungun untuk direkrut bekerja, dan bekerjasama dengan Disnaker Kabupaten Simalungun,” kata Bupati.
Usai berdialog dengan pihak PT Shell Oil Indonesia, Bupati Simalungun meminta kepada Administrator KEK Sei Mangkei, agar melihat dan mempelajari perjanjian dengan pihak PT Kinra saat pembangunan KEK Sei Mangkei.
“Perjanjian awalnya dengan pihak PT Kinra itu harus kita ketahui dan dokumennya itu harus ada sama kita. Biar kita nantinya tidak salah melangkah. Dan apa saja yang dibutuhkan di sini harus disiapkan. Terkait tenaga kerja kalau bisa harus masyarakat Simalungun,” tutup Bupati.
Usai Rakor Bupati Simalungun langsung meninjau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun.(AS/Susan)
