Nawasenanews.com, Pematangsiantar – Pemerintah Kota Pematangsiantar bersama Bank Indonesia terus mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Upaya tersebut diperkuat melalui High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, Senin (9/2/2026).
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, SH, MKn, yang diwakili Sekretaris Daerah Junaedi Antonius Sitanggang, SSTP, MSi, mengatakan digitalisasi transaksi di lingkungan pemerintah daerah terus diperluas untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik.
“Dalam berbagai kegiatan di Pemerintah Kota Pematangsiantar sudah mulai diterapkan transaksi digital melalui kerja sama dengan Bank Sumut,” ujar Junaedi.
Ia menambahkan, digitalisasi juga telah diterapkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ) dalam pengutipan retribusi pedagang, khususnya di Gedung IV Pasar Horas.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar Ahmadi Rahman memaparkan perkembangan digitalisasi transaksi di daerah tersebut. Hingga Semester II 2025, pembayaran non tunai untuk pajak dan retribusi daerah telah mencapai 72,5 persen.
Menurut Ahmadi, terdapat delapan pos retribusi utama yang mendorong peningkatan transaksi non tunai, antara lain pelayanan kesehatan, persampahan, parkir tepi jalan umum, pemakaian kekayaan daerah, tempat khusus parkir, rumah potong hewan, tempat rekreasi dan olahraga, serta izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Transaksi digital masih memiliki ruang besar untuk terus ditingkatkan,” kata Ahmadi.
Ia juga mengungkapkan, nilai transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Kota Pematangsiantar sepanjang 2025 mencapai Rp688,36 miliar, tumbuh 111 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp325,85 miliar, dengan jumlah merchant sebanyak 87.484.
Rangkaian kegiatan HLM dan Rakorwil P2DD tersebut dilanjutkan dengan Sosialisasi Kriteria Championship oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang digelar secara daring, serta Diskusi Panel Katalis I P2DD yang membahas penguatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah, integrasi SIPD, adopsi SNAP, hingga kebijakan penataan infrastruktur jaringan telekomunikasi di daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Pematangsiantar, Deputi Perwakilan BI Pematangsiantar Rizky Reflizar, serta Pimpinan Bank Sumut Cabang Pematangsiantar Subhan Pardosi. (*)
