Nawasenanews.com, Pematangsiantar – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Langkah Konkret Mengantisipasi Momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Rakor berlangsung secara daring dari Command Center Pemko Pematangsiantar, Senin (01/12/2025) pagi.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Unsur Forkopimda Kota Pematangsiantar.
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar seluruh pemerintah daerah menjaga keamanan dan stabilitas wilayah, memastikan ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, serta menjamin kelancaran mobilitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru 2026.
Wali kota Wesly Silalahi menyampaikan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar segera menindaklanjuti hasil rakor dengan langkah-langkah konkret.
“Tadi kita sudah mengikuti rapat secara nasional, dan di daerah kami langsung berkoordinasi dengan Forkopimda. Kita akan segera menindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi,” terang Wesly.
Lebih lanjut Wesky mengutarakan, koordinasi lanjutan bersama Forkopimda akan dilaksanakan untuk memastikan seluruh aspek pengamanan dan kesiapan daerah berjalan optimal.
“Harapan kita tentu bagaimana mengantisipasi sejak awal, mulai aspek keamanan, kesiapan pelayanan, hingga upaya pencegahan,” tuturnya.
Terkait ketersediaan stok kebutuhan pokok, Wesly meminta harus dipastikan aman. Semua langkah yang harus segera dilaksanakan secara terkoordinasi bersama Forkopimda.
Dengan langkah-langkah tersebut, Wesly optimis dapat menjaga stabilitas daerah dan memberikan rasa aman kepada masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Menyikapi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), Wesly meminta masyarakat tidak panik karena Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama PT Pertamina (Persero) telah mengambil langkah cepat dan terkoordinasi untuk memastikan kelancaran layanan serta distribusi BBM.
Turut hadir, para unsur Forkopimda dan sejumlah pimpinan OPD terkait. (M/R)
