Nawasenanews.com – Pematang Siantar | Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar masih menunggu kebijakan ataupun instruksi dari pemerintah pusat terkait WHO yang mencabut status kedaruratan pandemi Covid-19. Sebab Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama kementerian lintas sektor masih akan menghadap Presiden Joko Widodo untuk memberikan masukan terkait situasi pandemi Covid-19 di dalam negeri yang kini terkendali
“Kita masih menunggu pernyataan resmi dari pemerintah pusat terkait pernyataan WHO,” terang Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar dr Erika Silitonga, Kamis (11/05/2023).
Masih kata dr Erika, jika memang nantinya pemerintah mencabut Status Kedaruratan Pandemi Covid-19 di Indonesia, maka kita dalam kondisi peralihan dari pandemi menuju endemi. Sedangkan masyarakat diharapkan tetap respon terhadap gejala-gejala sakit yang dialami. Jika merasa kondisi tubuh sedang tidak baik, agar segera memeriksakan diri ke rumah sakit atau Puskesmas terdekat.
Sebelumnya, Rabu (10/05/2023), Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril mengatakan, Kemenkes bersama kementerian lintas sektor segera menghadap Presiden Joko Widodo untuk memberikan masukan terkait situasi pandemi Covid-19 di dalam negeri yang kini terkendali. Masukan tersebut akan menjadi pertimbangan presiden untuk mencabut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
Syahril juga mengemukakan, dampak pencabutan status kedaruratan kesehatan di Indonesia akan mengalihkan intervensi pemerintah terhadap kendali Covid-19 kepada tanggung jawab individu.
”Saat status kedaruratan di Indonesia dicabut, semua keadaan termasuk kewajiban ini sudah bergeser kepada individu masyarakat,” kata Syahril.
Dia mengatakan, tanggung jawab yang dimaksud di antaranya berupa pembiayaan dalam program tes cepat, perawatan, vaksinasi, hingga protokol kesehatan. Pada proses testing, saat ini telah tersedia produk tes cepat Covid-19 berizin edar Kemenkes yang bisa didapat masyarakat secara mandiri.
”Tes Covid-19, ada yang secara mandiri dilakukan dengan antigen dan dilaporkan hasilnya melalui aplikasi Satu Sehat Mobile,” ujar Syahril.
Dampak serupa juga berlaku pada mekanisme pembiayaan perawatan pasien Covid-19 kepada mekanisme BPJS Kesehatan, asuransi swasta, maupun kocek pribadi.
”Pembiayaan pasca dicabutnya kedaruratan di Indonesia masuk dalam mekanisme pembayaran yang sudah ada sekarang, seperti BPJS, asuransi swasta atau berbayar sendiri, termasuk vaksinasi. Modelnya tidak seperti sekarang gratis semua,” tutur Syahril. (Rel/Ssg)
