Ditambahkan Julham, untuk kepastian hukum pada sektor perhubungan di Kota Pematang Siantar, saat ini Dishub telah mengajukan dua Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwa). Pertama, Ranperwa Pematang Siantar tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan. Ranperwa ini
mengatur penggunaan rambu lalu-lintas untuk memastikan keselamatan pengguna jalan, seperti pita penggaduh (polisi tidur), dan lainnya.
Sedangkan Ranperwa kedua tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Pasar Dwikora. Tujuannya, mengembalikan fungsi jalan di sekitar Pasar Dwikora dan untuk mengurai kemacetan akut yang terjadi di sekitaran Pasar Dwikora.
Mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), kata Julham, Dishub juga akan mengajukan penerbitan Perwa tentang Andalalin.
Tak hanya itu, Dishub Kota Pematang Siantar, juga telah membentuk Tim URC Penanganan traffic light. Tugasnya, memastikan traffic light (lampu lalu-lintas) dan warning light (lampu peringatan) yang ada di Kota Pematang Siantar berfungsi dengan baik. (Grc/ San)
Berikan Komentar Anda