Dalam hal ini, dr Susanti juga menekankan, penyusunan laporan bukan hanya dibebankan kepada dinas terkait. Namun seluruh OPD yang ada sangat menentukan seperti apa LKPD nantinya.
“Oleh karena itu, diminta agar seluruh OPD dapat menyajikan laporan keuangannya dengan informasi yang lengkap dan memadai,” kata dr Susanti.
Dalam proses penyusunan LKPD, wali kota perempuan pertama di Pematang Siantar itu menilai butuh dukungan dari seluruh OPD. Sehingga wajar jika OPD memenuhi standar dan prosedur pengelolaan keuangan.
“Bukan sekadar berharap hal itu menjadi catatan prestasi, melainkan hal tersebut lebih kepada rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan serta juga sebagai bagian dari upaya kita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Pematang Siantar,” ujarnya.
dr Susanti juga menegaskan Pemko Pematang Sianțar berkomitmen menyelesaikan permasalahan dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya.
“Hal ini agar persoalan yang terkait laporan keuangan Kota Pematang Siantar dapat diminimalisasi. Dengan harapan yang penuh, kita dapat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Sumut Eydu Oktain Panjaitan mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik.
“Sejumlah rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti. Masih ada ruang untuk itu,” tandasnya.
Berikan Komentar Anda