Desa harus memahami dan menerapkan aturan perundangan-undangan berupa Undang-Undang Desa, Peraturan-Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan tata kelola manajerial desa untuk melaksanakan program-program pemerintah di Desa. Apabila ada yang belum dipahami, Desa dipersilakan berkoordinasi dengan kecamatan, dan secara berjenjang akan dilanjutkan sampai ke Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat.
Lenny Nainggolan, SE, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa, menerangkan peraturan pemerintah tentang program-program pemberdayaan masyarakat. Dalam paparannya Narasumber menjelaskan tentang pembentukan BUMDES, BUMDesma, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), UPK (Unit Pengelola Kegiatan) BUMDes, Lembaga Keuangan Desa (LKD), dll dari sudut pandang regulasinya.
Pelaksana Program Ketahanan Pangan menuju Swasembada Pangan Desa adalah BUMDes/BUMDesma, Koperasi Desa dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) khusus Ketahanan Pangan yang merupakan cikal bakal pembentuk BUMDes. Kondisi saat ini ada 5 BUMDes di Kecamatan Silaen yang masih perlu pembenahan.
Jika beberapa desa sepakat, akan dilakukan pembentukan BUMDesma di Kecamatan Silaen. Desa-desa harus memilih pengurus Badan Kerjasama Antar Desa dan juga mengajukan kepengurusan pengelola BUMDesma, pelaksana kegiatan dan pemilihan produk unggulan seperti produksi pertanian seperti padi/beras, bawang, jagung atau komoditi pertanian dan peternakan. BUMDesma akan mengorganisir pelaksanaan seperti penyediaan tenaga kerja, program kerja, mempersiapkan modal, dan mencatat pembukuan keuangan. Hasil dari BUMDesma akan dijadikan Pendapatan Asli Desa (PADes).
Populer Sepekan
Berikan Komentar Anda