Nawasenanews.com-Simalungun || Anggota DPRD Sumut dari Komisi E Meryl Rouli Saragih yang membidangi pendidikan menyampaikan, akan meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan terkait kebijakan penunjukan langsung lima penerbit dalam pengadaan buku yang menggunakan dana BOS di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar.
“Kami di DPRD Sumatera Utara, khususnya di Komisi E, akan menindaklanjuti permasalahan ini dengan meminta klarifikasi dari dinas terkait, ” tutur Meryl yang merupakan kader PDI P.
Lebih lanjut Meryl mengatakan pihaknya memahami bahwa keputusan ini berdampak luas, tidak hanya terhadap keberagaman sumber belajar bagi sekolah SMA dan SMK, tetapi juga terhadap keberlangsungan usaha dan tenaga kerja, khususnya para tenaga penjualan dari penerbit lain yang tidak termasuk dalam daftar tersebut.
Meryl juga menegaskan pihaknya akan segera mengkaji apakah kebijakan ini telah sesuai dengan prinsip transparansi, persaingan usaha yang sehat, dan aturan penggunaan dana BOS yang berlaku.
“Kami juga akan memastikan agar tidak ada monopoli atau kebijakan yang merugikan banyak pihak, terutama masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor ini.
Dalam waktu dekat, kami akan meminta Dinas Pendidikan untuk menjelaskan dasar dari kebijakan ini serta mengevaluasi kemungkinan adanya opsi yang lebih adil bagi semua penerbit, dan berharap setiap kebijakan yang diambil tetap mengutamakan kepentingan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, ” imbuh Meryl.
Sebelumnya Penerbit dan Vendor sangat kecewa adanya indikasi Intervensi pengadaan kebutuhan buku sekolah di Dinas Pendidikan Provinsi Sumut, yaitu dengan menentukan penerbit tertentu yang berakibat puluhan Penerbit dan vendor di Sumut yang mempunyai tenaga marketing di lapangan terancam dirumahkan karena pesanan sudah ditentukan oleh lima Penerbit.
Salah seorang marketing inisial AM menyatakan, dirinya sudah 2 bulan ini mengunjungi lebih dari 20 sekolah baik SMA dan SMK sebagaimana biasanya yang dilakukan tenaga marketing pada awal tahun dengan mengunjungi sekolah untuk memberi penawaran buku.
” Ironisnya saat menjumpai kepala sekolah saya sangat kecewa, pasalnya kepsek menyatakan penerbit Gf, Gm, Mt, It dan Er telah mendapat restu sebagai penyedia kebutuhan buku disekolah,” keluhnya.
“Bang, bukan hanya Siantar-Simalungun, tetapi hampir semua di Sumut seperti itu permainannya. Jadi saya minta maaf dulu kali ini, ” tukas AM menirukan jawaban kepala sekolah saat ditemuinya.
Saat jurnalis media ini mengonfirmasi salah seorang Vendor Yahya R yang merupakan pemilik perusahaan, pada Minggu (16/02/2025) menyatakan, berkembangnya Vendor lokal dalam bidang Platform Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), secara daring cukup pesat beberapa tahun ini, khususnya di Sumatera Utara.
Lebih lanjut Yahya menerangkan pula bahwa Kementerian Koperasi dan UKM sebelumnya pernah menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi berkelanjutan antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) harus terus dilakukan.
“Tujuannya, guna menghubungkan dunia pendidikan dengan pelaku usaha lokal. Sehingga, tercipta SDM UMKM unggul dan berdaya saing,” tukas Yahya yang pernah menjabat Manager salah satu Konsorsium.
” Platform SIPLah yaitu jika kebutuhan sekolah bisa dipenuhi oleh vendor lokal maka vendor yang berdomisili di Jakarta hanya melengkapi saja,” terang Yahya
“Intervensi pengadaan kebutuhan buku sekolah di Dinas Pendidikan Provinsi Sumut, dengan menentukan penerbit tertentu tentu saja berakibat puluhan Penerbit dan vendor di Sumut yang mempunyai tenaga marketing di lapangan yang jumlahnya mungkin mencapai ribuan orang terancam tidak mendapat pesanan dan boleh jadi akan di dirumahkan oleh perusahaan karena tidak ada transaksi,” tutur Yahya. (Abdul Siregar)
