Terkait perundang-undangan yang menjadi perangkat mengatur pengelolaan hutan, Ephorus berharap adanya kajian dan meminta tanggung jawab perusahaan yang memegang ijin sehingga kawasan Danau Toba dapat kembali terawat.
“Sama seperti yang kita inginkan pada hari ini, bahwa Allah menciptakan bumi ini sungguh amat baik oleh karena itu kita harus merawatnya”, kata Viktor
Lanjut Ephorus, pemerintah perlu memeriksa perusahan yang memegang ijin, apakah yang dikerjakan sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang ada. Meskipun perusahaan mempunyai dasar dengan alasan bahwa apa yang dikerjakan mengikuti aturan atau undang-undang. Jika memang demikian maka undang-undang itu sendiri atau peraturan itulah yang harus diubah.
“Kita pahami bahwa, alam kita sedang bermasalah dan tidak baik-baik saja,
HKBP secara institusi ikut serta menjaga alam. Mari kita terbuka untuk bekerjasama, karena sesungguhnya ini tidak mungkin dikerjakan satu pihak, memang harus bersama, antara masyarakat, perusahaan, pemerintah”, tambahnya
Ketua DPRD Samosir, Nasip Simbolon mengatakan berharap acara yang digelar dapat dijadikan sebagai momentum membangkitkan semangat merawat Danau Toba. “kami sudah melakukan upaya pelestarian bersama Pemkab Samosir.
Banyak tantangan dan polemik, perlu sinergitas kawasan Danau Toba untuk merawat hutan dan mencegah galian C berdasarkan regulasi yang ada”, kata Nasip
Berikan Komentar Anda