Sambung Nasip, Kewenangan yang diberikan pemerintah saat ini dalam pengelolaan hasil hutan perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali, melihat dampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Upaya peninjauan ini dapat disuarakan secara bersama-sama. Melalui Oppui Ephorus HKBP, Nasip berharap HKBP dapat memberi saran ke pemerintah pusat untuk memberi kajian penebangan pohon di Danau Toba
Lebih lanjut dikatakan, dalam upaya menjaga lingkungan, DPRD dan Pemkab Samosir sudah melakukan penertiban KJA untuk mengurangi dampak dengan penempatan zona khusus.
Melalui program pelestarian lingkungan ini, Nasip mengajak seluruh lapisan masyarakat bekerjasama, bukan hanya doa juga harus aksi nyata. “Kami DPRD dan Pemkab Samosir siap bekerja bersama, kami siap menjalin kerjasama menganggarkan pengadaan bibit, melalui gereja-gereja, kita gotong royong dalam penanaman pohon”, kata Nasip
Alusdin Sihotang dari HKBP Sihotang mewakili para korban bencana Alam (Banjir Bandang tahun 2023) di Kenegerian Sihotang mengatakan, banjir yang mereka alami bersumber dari perbukitan, membawa material batu, kayu, lumpur dan pasir mengakibatkan 8 rumah rusak parah dan 1 korban jiwa. Berdasarkan hasil penelusuran, Banjir tersebut kata Alusdin merupakan dampak ulah manusia yang melakukan penebangan pohon. “Kami melihat titik awal penyebab banjir bandang dengan menggunakan drone, penjajakan selama 3 hari 3 malam ditemukan banyak ulah manusia dan ada juga bencana alam murni”, ungkap Alusdin
Berikan Komentar Anda