“SPBE bukan hanya tanggung jawab Kominfo maupun OPD yang memiliki layanan publik, akan tetapi OPD harus mendaftarkan hal-hal apa saja yang bisa didigitalisasi” ucap Naslindo.
SPBE diharapkan dibangun lebih baik, lebih cepat dan terintegrasi dengan propinsi dan pusat serta memastikan kemanfaatan dan keberhasilan yang diterima masyarakat, sehingga dapat mengoptimalkan peran masyarakat dalam implementasi E-Government.
Dengan diadakannya Lokakarya ini,Pj. Sekda Naslindo Sirait menekankan OPD untuk memiliki kesamaan pandangan dan pemahaman yang baik dalam menyusun arsitektur SPBE di Kabupaten Samosir yang selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir melalui Sekdis Denri Sihaloho mengatakan, penerapan pelayanan berbasis elektronik merupakan sebuah keharusan untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat serta terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional. Lokakarya akan berlangsung selama 2 (dua) hari pada tanggal 08-09 Juni 2023, diikuti OPD se-Kabupaten Samosir dengan nara sumber dari Tenaga Ahli Digital Transformation USAID ERAT Jakarta, Prof. Dana Sensuse, Analis kebijakan pertama Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Kaleb Sihombing, Dirjen OTDA, Yuditha Hardini, Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Kominfo, Shinta Nurhariyanti dan Dinas Kominfo Kab. Samosir. (Tamp)
Berikan Komentar Anda