Nawasenanews.com-Pakpak Bharat ||
Sekretaris Daerah Pakpak Bharat, Jalan Berutu, S.Pd, MM bersamaTim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pakpak Bharat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (04/02/2025).
Jalan Berutu mengikuti Rakor ini melalui aplikasi virtual zoom meeting di Ruang Rapat Nusantara, Kantor Bupati Pakpak Bharat.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menekan laju inflasi serta memastikan kebijakan pengendalian harga berjalan efektif di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, optimalisasi pengawasan perizinan juga menjadi fokus dalam upaya memperbaiki tata kelola Pemerintahan.
Dalam arahannya, Tito Karnavian menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan salah satu prioritas utama pemerintah guna menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Perkuat koordinasi, terutama dengan memastikan distribusi barang tetap lancar, harga-harga terkendali, serta kebijakan ekonomi daerah selaras dengan strategi nasional. Selain itu pengawasan perizinan daerah juga menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan, pesan Tito Karnavian.
Sementara itu Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan perkembangan inflasi Januari 2025. Ia menjelaskan bahwa angka inflasi secara year-on-year (YOY) terhadap Januari 2024 berada pada angka 0,76 persen. Sementara itu, terjadi deflasi month-to-month (MTM) sebesar 0,76 persen.
Adapun penyumbang utama deflasi Januari 2025 secara MTM adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil deflasi 1,44 persen. Komoditas penyumbang utama deflasi pada kelompok ini adalah tarif listrik, ungkap Amalia.
Ia juga menambahkan bahwa penyumbang utama inflasi Januari 2025 secara YOY berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 1,07 persen. Beberapa komoditas yang berkontribusi terhadap inflasi ini antara lain minyak goreng, sigaret kretek mesin, dan cabai rawit.
Selain itu, terkait Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ke-5 Januari 2025, terdapat 35 provinsi yang mengalami kenaikan IPH dan 3 provinsi mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas penyumbang kenaikan IPH di sebagian besar provinsi adalah cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.
Rakor tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepakatan tentang Kerjasama Dalam Pengawasan Perizinan Daerah yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri.(Lbm)
