Penurunan stunting itu tidak hanya sebatas bayi baru lahir tapi calon pengantin harus didampingi, balitanya juga, ibu saat hamil dan lingkungan juga harus dijaga, bagaimana sanitasi air bersihnya,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Ijeck juga mengingatkan kepala daerah untuk memaksimalkan penyerapan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di tahun ini, sekaligus mengarahkan APBD untuk pembangunan daerah sejalan dengan upaya penurunan stunting.
“Kita sampaikan ke Kabupaten/Kota jangan hanya untuk stunting yang dibantu oleh pusat saja yang dipergunakan, tapi APBD juga misalnya Dinas PUPR, dia kan harus merencanakan di mana pembuatan sanitasi yang sehat, sejalan dengan di daerah mana, desa atau kecamatan yang tingkat stuntingnya tinggi. Jadi ini harus terintegrasi semuanya, tidak bisa (penanganan) stunting hanya berdiri sendiri, tapi dinas-dinas lain juga harus bersama-sama,” tutup Ijeck.
Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara Bapak Muhammad Irzal SE ME dalam sambutannya menyampaikan, ”Dari target Nasional, Provinsi Sumut dibawah rata-rata angka nasional. Tahun 2022 target nasional penurunan stunting yakni 21,6%, sedangkan di Sumut 21,1% turun 4,6%. Untuk itu di Tahun 2023 kita akan tekan kembali penurunannya di angka 18%, hingga nanti di Tahun 2024 di angka 14%.”, ungkapnya.
Berikan Komentar Anda