Lebih lanjut dikatakan dr Susanti, demokrasi dan kerukunan antar umat beragama adalah dua sisi mata uang. Meskipun berbeda, keduanya tidak bisa dipisahkan karena memiliki nilai yang sama dan sebanding, serta saling melengkapi.
Salah satu tahapan Pemilu yang rentan menimbulkan konflik, lanjutnya, adalah masa kampanye. Politik identitas yang jika digunakan dalam kampanye memiliki efek multiplier, dapat merusak stabilitas.
Oleh karena itu, para tokoh agama memiliki peran kunci dalam meredam potensi perpecahan dan memastikan kampanye dilakukan secara positif, menjauhi kampanye jahat, hitam, dan provokatif.
Melalui dialog tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar, tokoh agama dan masyarakat dapat saling berkomunikasi, memahami perbedaan, dan mencari solusi bersama. Dengan demikian, dapat menjaga kerukunan umat beragama sebagai pondasi kokoh bagi demokrasi yang aman dan damai, terutama dalam menyongsong Pemilu 2024.
“Pemerintah Kota Pematang Siantar mengajak FKUB dan seluruh elemen masyarakat, untuk bekerja sama, berkolaborasi dan bersinergi dalam upaya mengedukasi seluruh masyarakat akan pentingnya kerukunan beragama dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dialog dan pembangunan kesadaran beragama.
Dengan demikian, kita dapat memberikan keyakinan Kota Pematang Siantar mampu menyongsong Pemilu 2024 dengan kedamaian dan integritas yang tinggi, serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan. Langkah ini tentunya akan semakin mempercepat terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas, Pematang Siantar Bangkit dan Maju,” pungkasnya.
Berikan Komentar Anda