Menurut dr Susanti, pemberian predikat tertinggi tersebut tentu akan menjadi penyemangat dan motivasi bagi seluruh jajaran Pemko Pematangsiantar untuk bisa mewujudkan Kota Pematangsiantar yang Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas serta kerukunan dalam kebhinekaan.
“Pemko Pematangsiantar terus berkomitmen melakukan perbaikan dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang akan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan,” tutup dr Susanti.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut Eydu Oktain Panjaitan memberikan apresiasi kepada Pemko Pematangsiantar atas ketepatan dan kecepatan waktu penyerahan LKPD Unaudited TA 2023. Ucapan yang sama juga ditujukan kepada tiga 3 daerah lainnya.
“Keempat pemerintah daerah ini sama-sama telah menjalankan amanah UU Nomor 1 Tahun 2004 dan lebih cepat empat hari dari sisa waktu yang diberikan, yaitu 31 Maret 2024,″ terang Eydu.
Selanjutnya, BPK akan melakukan pemeriksaan terperinci atas LKPD TA pada mulai 01-05 April 2024.
“Dikarenakan mau mendekati libur Idul Fitri, di sela-sela waktu pemeriksaan maka kami beri jeda waktu. Akan dimulai lagi pada tanggal 16 April–07 Mei 2024,″ sebut Eydu.
Selain Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, Labuhanbatu, dan Padanglawas juga turut menyampaikan LKPD ke BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut.
Berikan Komentar Anda