“Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat; dan/atau keadaan luar biasa,” sebut dr Susanti.
Lebih lanjut dikatakannya, R-PAPBD TA 2023 disusun dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi keuangan, dengan mencermati kembali program dan kegiatan.
Maka rancangan perubahan anggaran ini merupakan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan APBD yang telah berjalan, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta proyeksi berbagai kemungkinan yang dapat dicapai dan dilaksanakan sampai akhir tahun 2023.Sehingga pelaksanaan P-APBD TA 2023 tetap disesuaikan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dengan pertimbangan, yakni adanya beberapa perubahan terkait dengan penerimaan daerah, baik yang bersumber dari penerimaan dan transfer dari pemerintah provinsi dan yang bersumber dari pemerintah pusat yang harus diakomodir dalam penyusunan Perubahan APBD.
Kemudian, perubahan terkait pemanfaatan belanja daerah yang harus disesuaikan; dan sebagai tindak lanjut laporan keuangan TA 2022 yang telah diaudit oleh BPK–RI, maka harus dilakukan penyesuaian pemanfaatan sisa lebih perhitungan (SILPA) tahun 2022, yang pengalokasiannya dalam belanja sesuai peruntukannya untuk SILPA dana ear marking yang mempedomani petunjuk teknis yang mengaturnya.
Berikan Komentar Anda