“Kami konsern (fokus) melakukan pendataan dan penguasaan aset daerah. Selama ini kerjasama dengan BPN berjalan dengan baik,” tuturnya.
Katanya lagi, rakor ini dilaksanakan KPK bertujuan memperkuat integritas pemerintah, menjauhkan perilaku koruptif, dan menjalankan budaya anti korupsi.
“Kami harap dukungan KPK RI untuk koordinasi dan kerjasama dengan pelaku kepentingan lainnya,” tutup Hassanudin.
Sementara itu, Perwakilan Dirjen Kemendagri Dwi Handoyo mengatakan, berdasarkan data KPK sejak berdiri di tahun 2004, tingkat korupsi pada pemda harus dikendalikan. Hal ini merupakan sebuah fakta pentingnya sinergi semua pihak dalam upaya pencegahan korupsi yang masif.
“Melalui operasional di lapangan kita mengimbau dan meningkatkan transparansi untuk anggaran daerah jauh lebih baik. Pada aspek pelayanan publik harus ditingkatkan. Kepatuhan pemda harus terus ditekankan. Pada area intervensi manajemen kita juga harus melakukan sistem tata kelola ASN dan pengendalian gratifikasi,” tandasnya.
Sedangkan Deputi Bidang Kordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko menyampaikan upaya yang dilakukan KPK dalam memberantas korupsi, mulai koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan
Peran serta masyarakat, lanjutnya, dinilai bagian penting dalam langkah-langkah pencegahan.
Berikan Komentar Anda